Peraturan Bangunan Gedung

Undang- Undang bangunan Gedung

Rumah Negara

Undang-Undang
Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri UU No. 19 Tahun 1955 
Penetapan Undang-Undang Darurat No.  19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri  Sebagai Undang-Undang UU No. 72 Tahun 1957
 
Peraturan Pemerintah
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 Tentang  Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri PP No. 38 Tahun 1982 
Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan  Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pp No. 38 Tahun 1982 PP No. 3 Tahun 1990
Rumah  Negara  PP No. 40 Tahun 1994
 
Keputusan Presiden
Perubahan  Penetapan Status Rumah Negeri KEPRES No. 13 Tahun 1974
Tatacara  Penjualan Rumah Negeri KEPRES No. 40 Tahun 1974
Perubahan  Atas Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1974 Tentang Perubahan/Penetapan Status  Rumah Negeri KEPRES No. 81 Tahun 1982 
 
Keputusan Bersama
Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri  KEPUTUSAN BERSAMA MEN PU & TL DAN MENKEU No. 211/KPTS/1974 No. KEP-1189/MK/IV/8/1974
Perubahan atas Keputusan Men PU&TL & Menkeu No. 211/Kpts/1974 No. Kep-1189/Mk/Iv/8/1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri KEPUTUSAN BERSAMA MEN PU & MENKEU No. 44/KPTS/1984 No. 215/KMK.01/1984
Perubahan atas Keputusan Men PU&TL & Menkeu No. 44/Kpts/1984 No. 215/Kmk.01/1984 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri KEPUTUSAN BERSAMA MEN PU & MENKEU No. 509/KPTS/1988 No. 890a/KMK.03/1988
 
Keputusan Mentri
Penunjukan Pelaksana Wewenang Untuk Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri  KEPMEN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK No. 74/KPTS/1974
Pola Perhitungan Harga Taksiran Dan Penilaian Pengalihan Hak Rumah Negara Gol. Iii Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya KEPMEN PEKERJAAN UMUM No. 379/KPTS/1998
Sewa Rumah Negara KEPMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH No. 373/KPTS/2001
 
Surat Edaran
Penunjukan Pelaksana Wewenang Untuk Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri  KEPMEN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK No. 74/KPTS/1974
 
Keputusan Dirjen
Penunjukan Pelaksana Wewenang Untuk Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri  KEPMEN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK No. 74/KPTS/1974
Pola Perhitungan Harga Taksiran Dan Penilaian Pengalihan Hak Rumah Negara Gol. Iii Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya KEPMEN PEKERJAAN UMUM No. 379/KPTS/1998
 
Keputusan Direktur
Penetapan Biaya Pembuatan Perjanjian Sewa Beli Rumah Negeri Golongan I KEPUTUSAN DIREKTUR TATA BANGUNAN No. B.52/13/8 Th.1975

Pertanahan

Undang-Undang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960
Pencabutan Hak-Hak Tanah & Benda-Benda yang Ada di Atasnya  UU No. 20 Tahun 1961
 
Peraturan Pemerintah
Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA No. 38 Tahun 1963
Penguasaan Tanah-Tanah Negara PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA No. 8 Tahun 1953
 
Keputusan Presiden
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum  KEPRES No. 55 Tahun 1993
Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat  KEPRES No. 32 Tahun 1979
 
Peraturan Mentri
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 3 Tahun 1979
Keputusan Presiden Republik PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN No. 1 Tahun 1994
   
Instruksi Presiden
Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 9 Tahun 1973
 
Keputusan Mentri
Pemberian Atas Hak Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN No. 2 Tahun 1998
 
Surat-Surat
Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tatacara Pengurusan Hak Dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Yang Dikuasai Oleh Instansi Pemerintah SURAT KEPALA BPN No. 500-1255 Th.1992
Penertiban Tanah-Tanah Instansi Pemerintah SURAT KEPALA BPN No. 500-5569-D III Th.1990